Bertajuk “Antisipasi Harmonisasi Program Pensiun dan Pemetaan Tantangan Industri DPLK”, Asosiasi DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) menggelar Rapat Kerja Nasional tahun 2024 di Dana Toba Sumut (22-24 Feb 2024). Dibuka oleh Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Rakernas Asosiasi DPLK dihadiri 60 peserta dari seluruh pelaku DPLK di Indonesia. Turut hadir Tondy Suradiredja (ketua Umum Asosiasi DPLK), Firdaus Djaelani (Penasihat ADPLK), Steven Tanner dan AT Sitorus (Pengawas ADPLK), Syarifudin Yunus (Direktur Eksekutif ADPLK), Wan Nuzul Fachri (Dir. pengawasan LJK OJK Sumut), dan Anton Purba (LJK OJK Sumut). Selain sosialisasi program kerja, Rakernas Asosiasi DPLK ini bertujuan untuk memetakan tantagan industri DPLK, khususnya terkait rencana harmonisasi program pensiun.
“Jadi, sesuai mandat UU No. 4/2023 tentang PPSK, akan ada program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Sekarang rancangan PP sedang digarap. Kelihatan arahnya akan diserahkan kepada DPPK dan DPLK. Kalau BPJS Ketenagakerjaan fokusnya ke program wajib yang sifatnya jaminan sosial. Tapi dana pensiun harus siap untuk kompetitif dan good governance" ujar Ogi Prastomiyono saat memberikan arahan pada Rakernas Asosiasi DPLK siang ini di Danau Toba.
Sebagai mitra pendukung, Sucor Asset Management dan CakraTech juga memberikan update terkait pengelolaan investasi dana pensiun dan pentingnya teknologi infomasi yang memadai bagi pelaku DPLK. Utamanya untuk meningkatkan edukasi dan digitalisasi DPLK sebagai tantangan utama dana pensiun di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Firdaus Djaelani selaku Penasihat Asosiasi DPLK ikut memberikan arahan tentang peran penting dana pensiun dalam menjamin kesejahteraan hari tua – masa pensiun pekerja Indonesia. Untuk itu, pelaku DPLK harus lebih agresif dalam memasarkan pentingnya dana pensiun bagi jutaan pekerja dan pemberi kerja.
Pengurus Asosiasi DPLK juga memaparkan kepada para anggotanya terkait program kerja yang akan dijalankan pada tahun 2024, yang mencakup bidang 1) Hubungan Pemerintahan, 2) Hukum dan Kepatuhan, 3) Literasi dan Pengembangan, dan 4) Kompetensi SDM. Agar ke depan, industri DPLK dapat terus tumbuh baik dari segi kepesertaan dan aset yang dikelola. “Selain untuk konsolidasi para pelaku DPLK di Indonesia, Rakernas ini penting untuk antisipasi rencana harmonisasi program pensiun agar DPLK dapat menjadi penyelenggara program tambahan yang bersifat wajib. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ogi, Pak Firdaus dan seluruh pelaku DPLK serta mitra pendukung selama Rakernas tahun 2024 ini” ucap Tondy Suradiredja dalam sambutannya.
Untuk diketahui, per Desember 2023 lalu, industri DPLK telah mengelola aset Rp. 133,8 triliun, atau meningkat 9% dari tahun sebelumnya dengan melayani lebih dari 3,8 juta peserta. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, data menyebut hasil investasi di DPLK rata-rata berada di 7,2% dan pertumbuhan aset rata-rata mencapai 17%. Maka melalui Rakernas ini, pelaku DPLK bertekad untuk memacu tingkat kepesertaan DPLK dan aset kelolaannya melalui edukasi dan akses digital DPLK yang lebih berkelanjutan. Salam #YukSiapkanPensiun #AsosiasiDPLK #DanaPensiun
